Jakarta | arintanews
Paras mulus bak bintang Drama Korea menjamur hampir satu dekade di kalangan masyarakat Indonesia. Kegandrungan masyarakat ini pun menjadi pasar bagi klinik kecantikan. Data yang dirilis Markplusinc pada 2018 menyebut pertumbuhan industri klinik kecantikan mencapai 16 persen setiap tahunnya. Industri yang sangat menjanjikan, bukan? Namun ranumnya industri ini tak pelak menciptakan kejahatan. Seperti yang baru saja terungkap kepolisian.
Seorang dokter berinisial IA melakukan produksi obat ilegal yang diedarkan melalui klinik kecantikan yang dimilikinya. Kasus ini mencuat lantaran banyaknya korban yang melapor praktik penggunaan obat ilegal tersebut kepada kepolisian. IA saat ini tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Direktur Dirtipid Narkoba Brigjen Krisno Siregar mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan.
Dalam tahapan tersebut, para penyidik sudah membawa sampel obat racikan dokter IA untuk diperiksa di laboratorium milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Polisi juga, lanjut Krisno, telah meminta keterangan ahli dari BPOM.
“Masih penyidikan, kami sudah minta keterangan dari BPOM, termasuk barang bukti sudah kami periksakan di laboratorium di BPOM. Kalau sudah keluar hasil lab, baru periksa ahli,” jelas Krisno ditemui di Jakarta, Rabu (08/09/2020).
Dalam penelusuran lebih lanjut, IA melakukan praktik di kota Tangerang, Banten. Klinik kecantikan tersebut memiliki inisial MA. Krisno menuturkan, IA melakukan aksi kejahatannya dengan mengimpor obat yang sudah jadi dari Amerika Serikat, kemudian ia melakukan praktik mencampur obat tersebut dengan bahan kimia atau obat lain sesuai racikannya.
“Obat impor memiliki izin di negaranya. Beberapa obat racikannya juga punya izin, namun ketika ia mencampurkan ini menjadi obat baru dan belum memiliki izin kelayakan dari BPPOM,” kata Krisno.
Atas perbuatan tersebut, IA dapat dikenakan Pasal 196 dan 197 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 196 berbunyi, ‘Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)’.
Sementara Pasal 197 mengatakan, ‘Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)’.
“Dokter IA kami tetapkan tersangka karena merupakan direktur klinik MA,” jelas Krisno.
Peredaran obat di Indonesia pada dasarnya harus melalui serangkaian pengujian di BPOM. Berdasarkan ketentuan tersebut, Krisno menyebut perbuatan IA dapat membahayakan pasien yang selama inu berobat ke klinik MA. “Obat ilegal seperti ini akhirnya dikategorikan berbahaya, apalagi dia memadukan ke kemasan lain, mencampurkan obat lain. Undang-undang kesehatan mengatakan harus didaftakan di BPOM. Kalau dia untuk menggunakan sendiri tidak melanggar, tapi kan ini diedarkan,” tandasnya. (okt)
