Depok | arintanews.
Calon Wakil Walikota Depok pasangan Mohammad Idris, Imam Budi Hartono bertemu dengan komunitas disabilitas tunarungu (tuli-red). Imam mengatakan, saat bertemu, kaum disabilitas meminta kepada dirinya agar memperjuangkan apa yang dialami mereka dalam kehidupan sehari-hari. “Mereka memberikan informasi kepada kami untuk bisa diperjuangkan terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi mereka,” kata Imam, Minggu (27/09/2020).
Imam juga mengatakan, hal yang pertama disampaikan kaum tunarungu kepada dirinya adalah terkait masalah pengumuman di beberapa lembaga non pemerintah, baik itu di rumah sakit, perbankan dan lembaga lain.
“Mereka meminta, jika ada pengumuman jangan cuma suara, tapi berharap di pengumuman tersebut ada seperti tulisan, ya tulisan yang memperlihatkan bahwa jika ada teman-teman kita, saudara kita yang tuli mereka bisa melihat bahwa yang dipanggil adalah mereka dengan tulisan tersebut,” ujarnya.
Kemudian yang kedua kata Imam kaum tunarungu meminta kepada dirinya agar mengusulkan adanya kebijakan ramah tunarungu dari PT Kereta Api di perlintasan rel kereta.
“Yang sederhana juga adalah tentang rel kereta api ya, karena kereta api kan melaju terus bunyinya juga sangat kencang, tapi bagi komunitas tuli itu tidak terdengar sama sekali, mereka bingung, maka mereka usulkan supaya PT kereta Api membuat kebijakan ramah kepada tunarungu atau kepada komunitas tuli ini dengan membuat seperti lampu merah begitu, ada tulisannya yang seperti di lampu merah kan ada tulisan bahwa kereta akan lewat, lalu juga ada stop stop watch nya untuk memperlihatkan kapan mereka harus berhenti dan kapan mereka harus berjalan,” paparnya.
Lalu yang tak kalah pentingnya dari kaum tunarungu kata Imam tentang pergaulan dengan sesama manusia normal lainnya. Imam menjelaskan, mereka (kaum tunarungu) berharap ada tempat atau kursus-kursus di pemerintahan Kota Depok agar ada 1 sesi seminggu sekali atau sebulan sekali bagi mereka di bagian terdepan pelayanan bisa berbahasa isyarat. “Mereka siap untuk bisa berkomunikasi jika memang mereka juga orang-orang yang mungkin akan berinteraksi dengan pemerintah kota Depok,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, kaum tunarungu kata Imam juga curhat terkait masalah pembayaran BPJS, karena mereka tidak mampu banyak anak-anak mereka tidak bisa bersekolah. “Mereka memohon kepada kita untuk bisa dibantu agar mereka juga mendapatkan pelayanan yang setara dengan hak kita sebagai manusia yang dianggap lebih baik atau lebih sempurna dari mereka dengan segala kekurangan yang ada,” pintanya.
Imam mengajak kepada semua pihak, baik itu lembaga lembaga swasta, dinas-dinas, lurah dan Camat agar memperhatikan usulan usulan mereka, memberikan kesempatan kemerdekaan yang sama termasuk di dalamnya masalah ketenagakerjaan.
Imam mengatakan jangan sampai ada perbedaan antara kaum normal dengan disabilitas, karena keahliannya sama, tapi karena kekurangan yang dihadapi, mereka diperlakukan secara tidak adil. “Mohon pertimbangan kepada seluruh pemangku kebijakan untuk bisa sedikit demi sedikit merelasikan apa yang menjadi kendala mereka,” pintanya.(rein)
