Jakarta | arintanews
Program kerja Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang tidak maksimal dalam menyerap anggaran. Dipertanyakan Komisi V DPR RI, Mengingat, Indonesia merupakan negara rawan bencana alam seperti gempa. Karena itu, diperlukan penyerapan anggaran secara maksimal oleh BMKG karena berkaitan dengan kinerja BMKG dalam hal deteksi dini serta penanggulangan bencana secara maksimal.
Selain itu Aras selaku anggota Komisi V yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan SAR Nasional/Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS/BNPP) Henri Alfiandi, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI.
“BMKG ke depannya diharapkan betul-betul menghadirkan kinerja efektif dan efisien dengan penyerapan anggaran yang maksimal. Dengan demikian, seluruh peralatan yang dibutuhkan dapat disiapsiagakan sehingga kemajuan teknologi BMKG tidak ketinggalan. Namun demikian, tentu tidak melupakan aspek SDM karena jika SDM kurang maka teknologi juga tidak bisa digunakan secara maksimal begitu pula sebaliknya,” katanya, Jakarta, Selasa (25/01/2022).
Lebih lanjut, Anggota Fraksi PPP DPR RI ini juga ingin mendorong BMKG untuk meningkatkan sosialisasi kegiatan BMKG ke berbagai penjuru daerah dengan disinergikan dengan Komisi V DPR RI. perwakilan dapil Sulawesi Selatan II ini menegaskan, sosialisasi dan sinergi tersebut menjadi sangat penting karena berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BMKG di berbagai daerah juga diperlukan adanya pengawasan dari Komisi V DPR RI.
“Sampai saat ini, kegiatan di daerah yang kita lakukan hanya sekolah nelayan itu pun tempatnya sangat terbatas. Jadi, diharapkan segenap Kepala BMKG yang ada di Provinsi atau Kabupaten wajib bersinergi dengan Komisi V. Sehingga, kegiatan-kegiatan BMKG yang terlaksana di lapangan dapat diketahui progress-nya sebagaimana fungsi pengawasan Komisi V DPR. Maka, kedepan diharapkan BMKG bisa mengkomunikasikan program-programnya ke seluruh daerah secara detail,” tandasnya. (nyil)
